Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum

Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam di Indonesia

Aminudin Aminudin — 2025-04-30

Penelitian ini mengkaji bagaimana perubahan nilai perkawinan dalam konteks hukum keluarga Islam yang dipengaruhi oleh dinamika Globalisasi. Hal ini membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perubahan dalam nilai perkawinan di Indonesia. Di tengah pengaruh budaya dan nilai-nilai asing, hukum keluarga Islam yang menjadi pedoman bagi banyak masyarakat Muslim di Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika yang ada. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber, termasuk tokoh agama, pengacara, dan masyarakat umum. Selain itu, kajian literatur juga dilakukan untuk memahami konteks historis dan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi ekonomi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik perkawinan di Indonesia. Terdapat pergeseran nilai, di mana masyarakat semakin mengedepankan aspek kebahagiaan dan kesetaraan dalam pernikahan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernitas.

Peran Gender dalam Pembentukan Norma Etika dan Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia

Andri Nurwandri — 2025-04-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran gender dalam pembentukan norma etika dan kode etik profesi hukum di indonesia, baik dari perspektif laki-laki maupun perempuan, berkontribusi terhadap pembentukan, implementasi, dan evaluasi kode etik profesi hukum. Metode Penelitian ini adalah kualitatif melalui studi literatur dan wawancara mendalam, Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan kelompok minoritas gender lainnya dalam profesi hukum, yang sering kali terpinggirkan atau tidak mendapat kesempatan yang setara dalam memperoleh posisi-posisi penting. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran perempuan dalam pembentukan norma etika etika yang responsif terhadap gender dapat membantu mengatasi stereotip dan bias yang kerap terjadi dalam penanganan kasus hukum, terutama yang melibatkan perempuan dan kelompok rentan. Dengan demikian, penyesuaian norma etika dan kode etik yang mempertimbangkan dimensi gender tidak hanya akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia masih terbatas, meskipun semakin banyak perempuan terlibat dalam profesi hukum.

Menjaga Profesionalisme: Tantangan Etika Bagi Advokat Muda

Hapis Julaswad — 2025-04-30

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan-tantangan tersebut dan memberikan wawasan mengenai cara advokat muda dapat tetap menjaga integritas dan profesionalisme mereka di tengah dinamika dunia hukum yang terus berkembang. Menjaga profesionalisme dalam praktik hukum menjadi tantangan besar, terutama bagi advokat muda yang baru memulai karirnya. Etika profesi menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas sebagai pembela keadilan dan memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Metode penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif karena fokusnya pada pemahaman mendalam mengenai tantangan etika yang dihadapi oleh advokat muda dan cara mereka menghadapinya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat membantu advokat muda untuk tetap menjaga integritas dalam setiap langkah karir mereka, serta meningkatkan kualitas profesionalisme mereka dalam praktik hukum yang kompetitif. Dengan demikian, advokat muda diharapkan dapat berkontribusi lebih baik dalam menjaga kredibilitas profesi hukum dan memberikan layanan hukum yang adil dan berkualitas kepada masyarakat.

Peran BPJS Kesehatan dalam Menanggapi Perubahan Struktur Pekerjaan di Era Globalisasi Ekonomi

Gema Rahmadani — 2025-04-30

Globalisasi ekonomi telah mengubah struktur pekerjaan di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan semakin meningkatnya jumlah pekerja di sektor informal dan gig economy. Perubahan ini menimbulkan tantangan baru dalam hal perlindungan sosial, terutama terkait dengan akses layanan kesehatan bagi pekerja. BPJS Kesehatan, sebagai lembaga yang menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, berperan penting dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Namun, dengan semakin banyaknya pekerja lepas dan pekerja migran yang tidak terdaftar dalam hubungan kerja formal, BPJS Kesehatan dihadapkan pada tantangan dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang adil dan merata. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran BPJS Kesehatan dalam menanggapi perubahan struktur pekerjaan yang dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana BPJS Kesehatan beradaptasi dengan dinamika pasar kerja yang semakin fleksibel dan bagaimana sistem jaminan kesehatan ini dapat memperluas cakupannya untuk melindungi pekerja informal, pekerja lepas, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, tulisan ini juga membahas tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan dalam memperbaiki kualitas layanan dan memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional di tengah perubahan global. Diharapkan, hasil analisis ini dapat memberikan wawasan mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat sistem jaminan kesehatan di Indonesia, terutama dalam menghadapi dampak dari globalisasi ekonomi terhadap dunia kerja.

Tindakan Anarkis dalam Menyampaikan Aspirasi di Depan Umum Perspektif Hukum Pidana

Nusantara Tarigan Silangit — 2025-05-02

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah datu bagian dari kehidupan demokrasi di suatu negara karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat di muka umum. Namun demonstrasi terkadang telah menjadi semakin tak berarah, dan merugikan masyarakat apabila terjadi tindak pidana misalnya dengan pengrusakan serta anarkisme. Kegiatan demonstrasi yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan izin kepada Kepolisian sekitar yang akan menjadi tempat berlangsungnya kegiatan demonstrasi tersebut. Setelah semua persyaratan dalam melakukan demonstrasi terpenuhi maka kegiatan demonstrasi dapat dilangsungkan dengan pengamanan aparat kepolisian sekitar. Apabila terjadi tindakan anarkis dalam kegiatan demonstrasi tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah koordinator dan pelaku demonstrasi yang melakukan tndakan anarkisme tersebut. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis tersebut didasarkan pada KUHP.