Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum https://jurnal.ilmubersama.com/index.php/Rechtsnormen <p align="justify"><a href="https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20220730571153855" target="_blank" rel="noopener">ISSN: 2962-1739 (Online)</a> | <a href="https://drive.google.com/file/d/1XzIcn9KtnfGD-LNqT14wTbRClgSsCgAd/view?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener">SK: 0005.29621739/K.4/SK.ISSN/2022.08</a> <br /><a href="https://doi.org/10.56211/rechtsnormen" target="_blank" rel="noopener">DOI: https://doi.org/10.56211/rechtsnormen</a></p> <p align="justify">Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum merupakan kajian dalam Bidang Ilmu Hukum yang mempelajari tentang sistem hukum yang diterapkan atau berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga kegiatan bisnis. Jurnal Rechtsnormen terbit 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan <strong>Agustus</strong> dan <strong>Februari</strong>. Terbitan pertama adalah bulan Agustus 2022. Naskah yang masuk akan diterima oleh editor untuk kemudian kan dilakukan pemeriksaan kemiripan naskah dengan aplikasi Plagiarism Checker X. Proses review dilakukan dengan menggunakan peer review.</p> <p align="justify">Jurnal Rechtsnormen menerima naskah dengan Hukum Islam, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Lingkungan, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Kesehatan. Selengkapnya anda dapat mengetahui Fokus dan Ruang lingkup pada pranala berikut: <a href="https://jurnal.ilmubersama.com/index.php/Rechtsnormen/FokusdanRuangLingkup" target="_blank" rel="noopener">Fokus dan Ruang Lingkup.</a></p> <p align="justify"><a href="https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/27739" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://jurnal.ilmubersama.com/public/site/images/oris/garuda.png" alt="" width="150" height="52" /></a></p> Ilmu Bersama Center en-US Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum 2962-1739 <p style="text-align: justify;">Penulis yang mempublikasikan naskahnya pada Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum menyetujui ketentuan berikut:<br /><strong>Hak cipta atas artikel apapun dalam Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum dipegang penuh oleh penulisnya di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. </strong>dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:<strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">"Penulis mengakui bahwa Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum berhak sebagai yang mempublikasikan pertama kali dengan lisensi <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" target="_blank" rel="noopener">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License / CC BY SA 4.0</a>"</p> <p style="text-align: justify;">"Penulis dapat memasukan tulisan secara terpisah, mengatur distribusi non-ekskulif dari naskah yang telah terbit di jurnal ini ke dalam versi yang lain (misal: dikirim ke respository institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll), dengan mengakui bahwa naskah telah terbit pertama kali pada Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum."</p> <p style="text-align: justify;">"Pembaca diperbolehkan mengunduh, menggunakan, dan mengadopsi isi artikel selama mengutip artikel dengan menyebutkan judul, penulis, dan nama jurnal ini. Pengutipan tersebut dilakukan demi kemajuan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan serta tidak boleh melanggar hukum yang berlaku."</p> Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polresta Banda Aceh https://jurnal.ilmubersama.com/index.php/Rechtsnormen/article/view/474 <table width="643"> <tbody> <tr> <td width="374"> <p>Perkembangan zaman, maka meningkat pula segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya. Salah satu diantaranya adalah kebutuhan angkutan atau alat transportasi, khususnya jalan raya. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor, Bagaimana hambatan dan upaya yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh seorang anak sebagai pengendara sepeda motor.</p> <p>Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan yuridis emperis dan sosiologis. Data diperoleh data primer (Field Research) dan data sekunder (Library Research). </p> <p>Bedasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh data bahwa penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai pengendara sepeda motor, Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh dalam menjalankan peran dan tugasnya melakukan upaya penanggulangan dengan tindakan berupa : himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat dan orang tua agar terus mengawasi anak-anaknya agar tidak mengendarai kendaraan bermotor, melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, serta memberikan nasehat dan teguran, dan dilakukan dengan melakukan pemberian peringatan langsung terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, selanjutnya dilakukan penilangan.</p> </td> </tr> </tbody> </table> Amelia Charisa Copyright (c) 2024 Amelia Charisa https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2024-05-18 2024-05-18 2 2 43 49 10.56211/rechtsnormen.v2i2.474 Tinjauan Yuridis terhadap Asas Ne Bis in Idem dalam perbuatan Pemalsuan Surat https://jurnal.ilmubersama.com/index.php/Rechtsnormen/article/view/475 <p>Ne bis in idem merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana yang menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh dituntut kedua kalinya untuk perkara yang sama dan oleh hakim Indonesia sudah diberikan kekuatan hukum yang tetap (inkrah). Lebih jelasnya terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bagaimana pengaturan tentang Asas Ne Bis in Idem dalam KUHP, Bagaimana proses penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam perkara Nomor. 24 Pk/Pid/2020, dan Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor. 24</p> <p>Pk/Pid/2020. Penelitian ini bersifat deskriptif karena hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok dari permasalah hanya berdasarkan putusan Nomor 24PK/PID/2020. Dimana penelitian ini mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan mempelajari isi putusan, teori hukum, serta undang-undang yang berkaitan dengan asas ne bis in idem. Pengaturan Asas Ne Bis Idem dalam Pasal 76 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut meletakkan suatu dasar Hukum yang biasa disebut “Asas Ne Bis in Idem”. Penerapan asas Ne bis In Idem pada putusan Peninjauan Kembali nomor: 24 PK/Pid/2020, yaitu dakwaan kedua yang diajukan Penuntut Umum tidak mengandung asas Ne Bis in Idem dikarenakan pada putusan sebelumnya yaitu tahun 2015 dan 2016 tidak sampai membahas pokok perkara dan hanya menjadikan putusan sela menjadi putusan akhir sehingga putusan tersebut bersifat negatif, maka perkara tersebut tidak memenuhi unsur Ne bis in idem. Pertimbangan Hukum pada putusan Peninjauan Kembali nomor: 24 PK/Pid/2020 telah sesuai dengan peraturan-peraturan hukum tentang pokok perkara yang diajukan penuntut umum yaitu Pasal 263 KUHP.</p> Fabilara Sabilia Copyright (c) 2024 Fabilara Sabilia https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2024-05-18 2024-05-18 2 2 50 59 10.56211/rechtsnormen.v2i2.475 Penerapan Hukum Islam Tentang Jual Beli https://jurnal.ilmubersama.com/index.php/Rechtsnormen/article/view/476 <table width="643"> <tbody> <tr> <td width="374"> <p>Jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi antara orang lain dan dilakukan sebagai upaya orang tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli, jual beli, melibatkan permasalahan dan kerumitan yang rumit. Jika dilakukan tanpa aturan dan norma yang tepat, bencana, kerugian, dan kerusakan dapat menimpa masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Jual beli yang benar menurut Hukum Islam Agar transaksi penjualan dapat berjalan lancar maka perlu memperhatikan hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum deskriptif normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan adalah Al-Qur’an, dan hadist serta pendapat para ulama tafsir, bahan yang diperoleh dan di analisis secara kualitatif untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif.</p> </td> </tr> </tbody> </table> Gema Rahmadani Budi Sastra Panjaitan Fauziah Lubis Copyright (c) 2024 Gema Rahmadani, Budi Sastra Panjaitan, Fauziah Lubis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2024-05-18 2024-05-18 2 2 60 66 10.56211/rechtsnormen.v2i2.476 Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah https://jurnal.ilmubersama.com/index.php/Rechtsnormen/article/view/477 <p>Artikel ini membahas tentang perdebatan para Mujtahid tentang teori <em>maslahah-mursalah</em>, Mayoritas ulama menerima qiyas sebagai sumber hukum Islam yang keempat setelah al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma’ para sahabat. Sedangkan metode istinbath hukum yang lainnya, termasuk <em>maslahah-mursalah</em> atau istishlah yang diperkenalkan oleh Imam Malik selalu diperdebatkan, bahkan ditolak oleh mayoritas penganut mazhab asy-Syafi’iyah. Penelitian ini bersifat normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu dilakukannya penelitian dengan meninjau bahan pustaka untuk mengetahui bagaimana pendapat para mujtahid tentang teori maslahah mursalah. Hasil dari penelitian ini menurut Jumhur ulama berpendapat bahwa <em>maslahah</em> <em>mursalah</em> <em>hujjah</em> <em>syara’</em> yang dipakai sebagai landasan penetapan hukum. Karena kejadian tersebut tidak ada hukumnya dalam nash, hadist, ijma’ dan qiyas. Maka dengan ini <em>maslahah</em> <em>mursalah</em> ditetapkan sebagai hukum yang dituntut untuk kemaslahatan umum.</p> Aminudin Aminudin Budi Sastra Panjaitan Fauziah Lubis Copyright (c) 2024 Aminudin Aminudin, Budi Sastra Panjaitan, Fauziah Lubis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2024-05-18 2024-05-18 2 2 67 73 10.56211/rechtsnormen.v2i2.477 Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh Bank https://jurnal.ilmubersama.com/index.php/Rechtsnormen/article/view/478 <p>Lelang adalah penjualanan barang yang terbuka untuk umum secara langsung maupun media elektronis dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Adapun hal lain yang mengenai lelang yaitu perlindungan hukum terhadap nasabah atas lelang eksekusi yang dilakukan oleh bank secara prevensif oleh KPKNL. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode penilitian yuridis normatif yang berupa sumber data sekunder dan penedekatan peraturan perundang-undangan (<em>library research</em>) dan penelitian ini juga melakukan wawancara kepada narasumber yang ahli dalam bidangnya yang diolah menjadi bahan baku sekunder. Pengaturan hukum yang mengatur tentang lelang eksekusi hak tanggungan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomo 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Perlindungan hukum terhadap nasabah atas pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan karena tidak memuat kata “Irah-Irah Demi Keadialan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung Nomor 1569 K/Pdt/2020 yang dapat membatalkan lelang eksekusi hak tanggungan yang dinyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum.</p> Maulida Salsabila Siregar Copyright (c) 2024 Maulida Salsabila Siregar https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2024-05-18 2024-05-18 2 2 74 81 10.56211/rechtsnormen.v2i2.478